PERATURAN PERUNDANG UNDANGAN TERKAIT DENGAN PELAYANAN NIKAH

1. UU RI NOMOR 25 TAHUN 2004 TENTANG Sistem Perencanaan Nasional
2. UU RI Nomor 36 tahun 2005 tentang APBN
3. UU no 22 tahun 1946 tentang pencatatan nikah, talak dan rujuk
4. UU RI no 1 tahun 1974 tentang perkawinan
5. UU RI no 3 tahun 2006 tentang peradilan Agama
6. PP RI no 9 tahun 1975 tentang pelaksanaan UU no 1 thn 1974
7. PP no 45 tahun 1990 tentang perubahan PP no 10 tahun 1983 tentang izin perkawinan dan perceraian bagi PNS
8. PP no 47 th 2004 tentang tariff atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama
9. PP no 48 th 2014 tentang perubahan atas PP no 47 th 2004 ttg tariff atas jenis PNBP yang berlaku pada Departemen Agama
10. Peraturan Bersama Menteri Agama dan Kepala BKN no 20 tahun 2005, no 14A th 2005 ttg petunjuk pelaksanaan Jabatan Fungsional Penghulu dan Angka Kreditnya
11. Permen PAN no PER/62/M.PAN/6/2005 ttg jabatan fungsional Penghulu dan angka kreditnya
12. KMA No 411 th 2000 ttg penetapan jumlah uang Iwadh dalam rangka Sighot taklik Talak bagi Umat Islam
13. KMA no 463 th 2000 ttg pendelegasian wewenang pengangkatan PPN di luar negeri
14. KMA no 11 th 2007 ttg pencatatan nikah
15. PMA NO 24 THN 2014 TTG PENGELOLAAN PNBP NR
16. PMA no 46 tahun 2014TTG PENGELOLAAN PNBP NR
17. PMA no. 30 tahun 2005 TENTANG WALI HAKIM
18. PMA NO 11 TAHUN 2007 TENTANG PENCATATAN NIKAH
19. PMA NO 13 TAHUN 2012 Tentang Struktur dan Organisasi dan tata Kerja pada Kanwil kemenag Provinsi dan Kankemenag Kab./Kota
20. Surat Dirjen No DJ.II/6/HM.01/1444/2014 Perihal Tindak Lanjut PP No 48 tahun 2014 dan PMA No 24 tahun 2014